Pilkada Sumba Barat Daya Diduga Ada Mafia di Depdagri Bekerja untuk Kepentingan MDT-DT

Diduga Ada Mafia di Depdagri Bekerja untuk Kepentingan MDT-DT
POS ALOR:--TAMBOLAKA -- Anggota DPRD Sumba Barat Daya (SBD), Drs. David Ramone, mengatakan, rencana kedatangan tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) disinyalir hanya untuk mencari data korban kerusuhan Pemilukada SBD yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Masyarakat mencium ada yang tidak beres di Depdagri. Diduga ada konpirasi sehingga semua berkas pilkada dari Sumba Barat Daya tidak sampai di meja Mendagri. Dugaan kuat ada mafia yang bekerja di Depdagri untuk kepentingan pasangan MDT-DT (Markus Dairo Talu, S.H-Drs. Dara Tanggu Kaha)," kata David, saat ditemui, Sabtu (8/2/2014).

Jika tim Kemendagri membawa misi khusus seperti itu, David menyarankan sebaiknya tidak datang ke SBD. "Dihentikan saja karena akan menambah masalah dan masyarakat SBD akan menolak kehadiran mereka. Jika mereka memaksakan diri datang di SBD, pemerintah setempat tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan nyawa mereka jika emosi masyarakat SBD tidak tekendali," tegasnya.
Ketua DPC Partai Hanura ini mengungkapkan, berkas dari Mendagri menyangkut Pilkada SBD tidak sampai di tangan Gubernur NTT, terutama surat tertanggal 20 November 2013.
"Kami mendapat informasi pada bulan Desember 2013, bahwa ada surat Mendagri ditujukan kepada Gubernur NTT. Tapi surat tertanggal 20 November itu tidak sampai ke tangan gubernur. Itu berarti ada mafia yang bekerja sama dengan kekuatan tertentu untuk menghalangi pelantikan Paket KONco Ole Ate (dr. Kornelius Kodi Mete-Drs. Daud Lende Umbu Moto)," tandas David.

Dia menyebut contoh lain adanya permainan oknum-oknum di Depdagri adalah beredarnya surat Mendagri Nomor 131.53/237/SJ tertanggal 13 Januari 2014. Surat yang ditujukan kepada Gubernur NTT bersifat penting dengan perihal usulan pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih SBD, yaitu MDT-DT.

Dalam surat Mendagri dimaksud dinyatakan juga dengan pertimbangan, di antaranya surat Ketua KPU SBD Nomor 001/KPU-Kab/018.964761/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 perihal penyampaian kelengkapan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati SBD terpilih, pasangan MDT-DT.
Selain itu, surat pimpinan DPRD SBD nomor 002/DPRD/SBD/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 mengenai usulan pengesahan pengangkatan calon terpilih MDT-DT.
"Setelah dicek ternyata surat KPU SBD dan pimpinan DPRD SBD itu palsu. Nomor dan kode surat berbeda dengan surat yang biasa dikeluarkan KPU SBD dan DPRD SBD. Anehnya lagi, surat KPU SBD itu terbit saat tidak ada anggota KPU SBD karena sejak tanggal 3 Dsember 2013 masa tugas lima anggota KPU SBD sudah berakhir. Jadi, ini permainan oknum-oknum di Depdagri," kata David.
David menduga permintaan Mendagri agar Gubernur NTT membuat ulang kronologis kasus Pemilukada SBD disinyalir karena surat-surat tentang Pemilukada SBD, termasuk dari Gubernur NTT, tidak sampai ke tangan Mendagri.

Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih, khususnya di tubuh Depdagri, David meminta KPK memeriksa oknum-oknum di Depdagri.
Ia mengatakan, masyarakat SBD lagi panik akibat isu-isu provokatif yang dihembuskan pihak-pihak tidak bertanggung jawab melalui SMS, facebook dan pemberitaan di media massa.
Mengenai situasi keamanan, David memastikan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang kontraproduktif muncul kerusuhan yang menimbulkan korban, di antaranya berupa, ada warga yang mati, ada yang luka-luka, ada yang kebakaran rumah bahkan satu kampung.

Selain itu, ada komisioner KPU SBD yang divonis oleh Pengadilan Negeri Waikabubak, kantor DPRD SBD rusak dilempar massa gara-emosi karena pelantikan paket KONco Ole Ate diperlambat.
"Jadi yang disampaikan oleh gubernur mengenai kerusuhan pemilukada SBD adalah fakta yang tidak terbantahkan. Kalau banyak pihak mengatakan SBD aman, apanya yang aman? Justru pernyataan yang mengatakan SBD aman sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah konflik SBD, bahkan tambah memanasi situasi," kata David.

Ia mengingatkan semua pihak harus arif melihat kondusif riil di lapangan dengan mengendalikan diri untuk tidak menyampaikan pernyataan yang memancing emosi masyarakat. "Soalnya masyarakat SBD yang pro kebenaran memantau pernyataan dari beberapa pihak sungguh menggelisahkan mereka," ujarnya. (aca)

Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to " Pilkada Sumba Barat Daya Diduga Ada Mafia di Depdagri Bekerja untuk Kepentingan MDT-DT"

Posting Komentar